• Jurnal Thengkyang
    Vol 1 No 1 (2018)

    Beberapa Isu di bidang Ilmu Hukum akan menjadi pembahasan dalam Jurnal Thengkyang terbitan Volume 1, Nomor 1 Tahun 2018. Pertama diawali oleh Muh. Zainul Arifin tentang Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa Di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. lalu artikel yang kedua, oleh Junaidi tentang  Perlindungan hukum terhadap pelaku dan korban anak atas tindak pidana pencabulan dengan kekerasan  Ditinjau dari hukum positif. Ketiga oleh Chitra Imelda tentang "  Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Korban Dalam Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban". Keempat oleh Silfy Maidianti tentang "  Implementasi HAM Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara Pada Peraturan Daerah Mengenai Sistem Penyelengaraan  Pendidikan Gratis 12 Tahun di Provinsi Sumatera Selatan Khususnya Kota Palembang" artikel Kelima ditulis oleh Waliadin tentang "Peran Penyidik Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Tindak Kekerasan" dan artikel terakhir ditulis oleh Muh. Syahri Ramadhan tentang " Transparansi Pengelolaan Dana Corporate Social Responsibility Sebagai Upaya Antisipasi Terjadinya Praktek Korupsi Di Perusahaan Badan Usaha Milik Negara"

  • Edisi Juni 2019 Jurnal Thengkyang
    Vol 1 No 1 (2019)

    Beberapa Isu di bidang Ilmu Hukum akan menjadi pembahasan dalam Jurnal Thengkyang terbitan Volume 1, Nomor 1 Tahun 2019. Pertama diawali oleh Kajian Tentang DPD RI dan perkembangannya selama ini, Pengaturan Dan Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Iuu Fishing Dalam Penguatan Sistem Hukum Nasional, Naturalisasi Dalam Hukum Kewarganegaraan: Memahami Konsep, Sejarah, Dan Isu Hukumnya,  Rekonseptualisasi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Untuk Memperkuat Calon Independen Dalam Menghilangkan Praktik Politik Uang,  Pengelolaan Lingkungan Hidup Akibat Limbah Industri Ditinjau Dari Sektor Hukum, Ekonomi, Sosial Dan Budaya Di Indonesia,  Perlindungan Hukum bagi Korban Penipuan Investasi (Studi Kasus di Kota Palembang),  Wewenang Dan Hambatan Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Cukai Yang Dilakukan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Dan Cukai