PERAN NEGARA TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN DI SUMATERA SELATAN

  • Muhammad Zainul Arifin Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Keywords: Perlindungan Hukum, Masyarakat Miskin, Negara Kesejahteraan, Sumatera Selatan

Abstract

Perlindungan Hukum Dari Negara Terhadap Masyarakat Miskin Menurut Konsep Negara Kesejahteraan menjadi hal penting. Proses implementasi konsep negara kesejahteraan (welfare state) yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap rakyatnya ialah persoalan kemiskinan. Angka kemiskinan di Indonesia tinggi dan mengkhawatirkan. Hal inilah yang mendasari kemisikinan dianggap sebagai persoalan serius sehingga pemerintah Indonesia memberikan regulasi secara khusus terkait penanganan kemiskinan ini melalui diterbitkannya UU No. 13 Tahun 2001 tentang Penanganan Fakir Miskin. Di daerah Sumatera Selatan, khususnya kota Palembang sendiri, masalah kemiskinan menjadi tugas besar yang harus dihadapi pejabat daerah dan dinas terkait lainnya. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan menyebutkan Kota Palembang sebagai kota tertinggi jumlah penduduk miskinnya dibanding kabupaten/kota lain di Sumsel. Hal ini tentunya dibutuhkan kebijakan yang tepat dalam menanganinya salah satunya melalui diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 tahun 2017 tentang penanggulangan kemiskinan di Sumatera Selatan

References

Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian – Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : Rineka Cipta, Tahun 1998
Barda Nawawi Arief, 2010, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
B. Arief Sidharta, Ilmu Hukum Indonesia, FH UNPAR, Bandung
B Arifin, Diagnosis Ekonomi Politik Pangan dan Pertanian, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta Tahun 2007
Breman, J dan G Wiradi, Masa Cerah dan Masa Suram di Pedesaan Jawa: Studi Kasus Dinamika Sosio-Ekonomi di Dua Desa Menjelang Akhir Abad ke-20, LP3ES dan KILTV, Jakarta, Tahun 2004
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 2015, Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa-; Jakarta
Dian Herdiana, Kecenderungan Perilaku Koruptif Kepala Desa dalam Pembangunan Desa, MATRA PEMBARUAN Jurnal Inovasi Kebijakan, Volume 3 Nomor 2 tahun 2019
Emir Soendoro, 2009, Jaminan Sosial Solusi Bangsa Indonesia Brdikari, Dinov Progress Indonesia, Jakarta
E. Utrech, 1982, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Yogyakarta, Liberty
Fathur Rahman, Achmad Baidhowi, dan Ruth Agnesia Sembiring, Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintah Desa (Studi Kasus Korupsi DD dan ADD Tahun 2014-2015 di Jawa Timur), Jurnal Integritas Vol. 4 Nomor 1, Malang, 2018
Hafsah, Mohammad Jafar, Pengentasan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat, Bandung : Institute for Religious and Institutional Studies (Iris) Press, Tahun 2008
Jimly Asshidiqie, Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi, Jakarta, Balai Pustaka, 1998
Jimly Asshiddiqie, 2010, Konstitusi Ekonomi, Kompas Media Nusantara, Jakarta
Jannah, S. M, Dana Desa Meningkat, Tiap Desa Rata-Rata Dapat Rp960 Juta Tahun Ini, Tirto.Id. https://tirto.id/dana-desa-meningkat-tiap-desa-rata-rata-dapat-rp960-juta-tahun-ini-esQu dikutip pada 13 September 2021
Jones, Charles O. 1994. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy), Jakarta: PT. Raja grafindo Persada.
Grindel, Merille .S (ed). 1980 . Politics and Policy Implementation and Public Policy in the trird World. New Jersey: Princenton University Press
Ginanjar Kartasasmita, Pembangunan untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, Jakarta : PT. Pustaka CIDESINDO, Nakamura, Robert T. & Frank Smallwood. Tahun 1996
Moh Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, PT Raja Grafindi, Jakarta
M. Syahri R. Simangunsong, 2018, Realita Hukum Pertanahan Indonesia : Dilematis Kepentingan Hak Privat dan Publik, Komojoyo Press, Yogyakarta
M. Syahri R. Simangunsong, 2018, Realita Hukum Pertanahan Indonesia : Dilematis Kepentingan Hak Privat dan Publik, Komojoyo Press, Yogyakarta
Moh Mahfud MD, 2013, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Edisi Revisi), Jakarta, Renaka Cipta
Mardisontori, Membangun Dan Memberdayakan Desa Melalui Undang-Undang Desa, jurnal rechtvinding
Ni‟matul Huda, Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan), (Yogyakarta; Fakultas Hukum UII Press, 2014)
Sjachran Basah, 1977, Simposium Peradilan Tata Usaha Negara, BPHN, binacipta.
Satjipto Rahardjo, Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
SF Marbun et. al., 2001, Dimensi-Dimensi Pemikiran/ Hukum Admistrasi Negara, UII Press, Yogyakarta
Siswono Yudo Husodo,2006, Mimpi Negara Kesejahteraan : Peran Negara dalam Produksi dan Alokasi Kesejahteraan Sosial, LP3ES, Jakarta
Rizki Zakariya, Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenali Modus Operandi, INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, Volume 6 Nomor 2
Yayat Rukayat, Kombinasi Resiprokal Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas Pemerintahan Desa Dengan Konsep Pemerintahan Bergaya Wirausaha, Jurnal Academia Praja Volume 4 Nomor 1 – Februari 2021
Akses Internet

Ayyubi, S. (2018). Terlibat Korupsi, 2 Kades dan 3 Aparat Desa Ditahan Kejaksaan. Retrieved November 28, 2018, from https://daerah.sindonews.com/read/1289427/22/terlibatkorupsi-2-kades-dan-3-aparat-desa-ditahankejaksaan-520949648 diakses pada tanggal 13 September 2021
CNN Indonesia. (2019). Laporan Fiktif, Dana Desa di Bangkalan Ditilap Rp316 Juta. CNNIndonesia.Com. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191222000306-12-459036/laporan-fiktif-dana-desa-di-bangkalan-ditilap-rp316-juta dikutip pada tanggal 13 September 2021
CNN Indonesia, ICW Sebut Korupsi Dana Desa Desa Kian Meningkat. CNNIndonesia.Com. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191116150502-20-448925/icw-sebut-korupsi-dana-desa-desa-kian-meningkat dikutip pada tanggal 13 September 2021
Palembang Tertinggi Jumlah Penduduk Miskin melalui http://www.rmolsumsel.com/read/2017/08/15/76990/Palembang-Tertinggi-Jumlah-Penduduk-Miskin- edisi Selasa, 15 Agustus 2017 diakses pada Minggu, 12 Agustus 2018.
Vendy Yhulia Susanto, Penyaluran dana desa hingga pertengahan Februari 2021 mencapai Rp 1,68 triliun, dikutip dari https://nasional.kontan.co.id/news/penyaluran-dana-desa-hingga-pertengahan-februari-2021-mencapai-rp 168triliun#:~:text=Seperti%20diketahui%2C%20pagu%20dana%20desa,2021%20sebesar%20Rp%2072% 20triliun.&text=Kemudian%2C%20digunakan%20untuk%20bantuan%20langsung,keluarga%20penerima%20manfaat%20(KPM). Pada tanggal 13 September 2021
Published
2022-02-05