PENERAPAN TEORI DEELNEMING DALAM PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA

  • Santriana Santriana Santriana Politeknik Darussalam, Universitas Bina Insan
Keywords: Penerapan Teori Deelneming, Pidana Mati, Pembunuhan Berencana

Abstract

Penelitan yang berjudul “Penerapan Teori Deelneming dalam Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana” ini akan membahas mengenai bagaimana penerapan teori deelneming dalam penjatuhan pidana mati terhadap pelaku pembunuhan berencana dan bagaimana pengaturan tentang deelneming dalam hukum pidana Indonesia sekarang dan masa yang akan datang, adapun kasus yang dianalisis dalam penelitian ini adalah kasus tentang penyertaan (deelneming) dalam Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor. 08/Pid.B/2013/PN-GS. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah metode penelitian yang dilakukan dengan pendekatan normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan terhadap asas-asas dan teori-teori hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dimana pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan yakni melakukan penelitian dengan menggunakan data dari berbagai sumber bacaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan internet yang dinilai, relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Hasil penelitian sebagai jawaban atas permasalahan diatas adalah, pertama penerapan teori deelneming dalam penjatuhan pidana mati terhadap pelaku pembunuhan berencana haruslah menjadi pertimbangan hakim yang dirumuskan secara jelas dalam pertimbangan putusan hakim tersebut, dalam kasus penyertaan (deelneming) hakim harus menguraikan kedudukan dari masing-masing pelaku/terdakwa tersebut agar dalam menentukan berat ringan pidana terhadap masing-masing pelaku sesuai dengan perannya masing-masing (Pasal 55 dan 57 KUHP. Kedua, pengaturan tentang deelneming dalam hukum pidana Indonesia sekarang yaitu diatur dalam KUHP dan untuk masa yang akan datang diatur dalam RKUHP.

References

Aeni, M. D. N. (2020). Penjatuhan Pidana Mati Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia. Universitas Sultan Agung, 1(2), 15.
Chazawi, A. (2014). Pelajaran Hukum Pidana 3 (Percobaan & Penyertaan, (1st ed.). PT Raja Grafindo.
Hutapea, B. (2016). Alternatif penjatuhan hukuman mati di indonesia dilihat dari perspektif ham. Jurnal HAM, 7(2), 69.
Ibrahim, J. (2008). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (1st ed.). Bayumedia Publishing.
Pratama, W. A. (2019). Penegakan Hukuman Mati terhadap Pembunuhan Berencana. SIGn Jurnal Hukum, 1(1), 29–41. https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.34
Susanto, M., & Ramdan, A. (2017). KEBIJAKAN MODERASI PIDANA MATI. Jurnal Yudisial, 10(2), 193. https://doi.org/10.29123/jy.v10i2.138
Yanto, O. (2017). Penjatuhan pidana mati pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu. 14, 8.
Published
2022-02-05